Aturan Pengadaan Barang, Jokowi: “BUMN Kurangi Impor”

Aturan Pengadaan Barang

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Aturan pengadaan barang yang mengutamakan produk dalam negeri telah dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam aturan baru ini, presiden mendorong agar pelaku usaha di dalam negeri menggunakan barang hasil produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.

Aturan pengadaan barang yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 ini diwajibkan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah guna menekan penggunaan barang impor.

Pasalnya, Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan kekesalannya atas maraknya barang impor yang digunakan oleh BUMN, Kementerian maupun lembaga negara.

Maka aturan pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk dalam negeri ini diharapkan dapat menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Jokowi pun meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi impor dengan menyiapkan perusahaan yang mampu memproduksi barang dan mengganti/substitusi produk impor.

Kementerian BUMN juga ditugaskan membantu pengembangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya.

Sehingga aturan pengadaan barang yang baru dirilis akan berjalan maksimal dan sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Jokowi juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan insentif kepada pemda yang sudah memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri.

Dimana setiap pemerintah daerah diminta menggunakan produk hasil dalam negeri minimal 40 persen saat proses pengadaan barang atau jasa.

Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga diminta Presiden Jokowi untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di tiap daerah.

Caranya dengan kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) untuk memberikan insentif pajak dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM dan memudahkan penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemda.

PERCEPAT SERTIFIKASI TKDN

Sementara Menteri Perindustrian juga mendapat penugasan untuk mengelola dan mengembangkan database produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN.

Lalu diminta mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang sudah memiliki sertifikat TKDN agar bisa digunakan oleh perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

Jokowi berharap dengan aturan baru ini akan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan buatan UMKM di berbagai sector yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi.

Sebelumnya Jokowi secara blak-blakan mengkritik derasnya produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Di antaranya bahan seragam TNI/Polri, tempat tidur di rumah sakit, alkes, alat pertanian, bahkan untuk barang-barang murah seperti pensil, pulpen dan kertas.

Menurut Jokowi Indonesia punya kapasitas untuk memproduksi berbagai barang tersebut, sehingga budaya impor di lingkungan BUMN maupun lembaga negara jangan diteruskan.

Dalam upaya menekan barang impor, Presiden juga meminta Menko Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi guna pelaksanaan Inpres tersebut. []