BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil sebagai bagian dari strategi memperkuat industri padat karya dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri ekonomi di Hambalang, Bogor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembentukan BUMN tekstil dilakukan melalui pendirian entitas baru, bukan menghidupkan kembali perusahaan lama.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk membangun fondasi industri tekstil yang lebih terintegrasi dan berdaya saing di tengah tekanan global.
BUMN tekstil tersebut direncanakan memiliki modal awal sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp101 triliun.
Pendanaan jumbo ini akan disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai instrumen pembiayaan strategis pemerintah.
Suntikan modal ini diharapkan mampu mendorong modernisasi fasilitas produksi sekaligus memperkuat struktur industri dari hulu ke hilir.
Selain pendanaan, pemerintah juga mengarahkan penguatan rantai nilai industri tekstil nasional, mulai dari produksi benang dan kain hingga proses pencelupan, pencetakan, dan penyelesaian akhir.
Integrasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, serta memperbesar nilai tambah di dalam negeri.
Presiden Prabowo juga meminta agar sektor tekstil dicarikan pasar ekspor baru, salah satunya melalui percepatan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).
Akses pasar yang lebih luas diharapkan mampu memperkuat daya saing produk tekstil nasional di pasar global.
Di sisi lain, pemerintah menilai pengembangan industri tekstil menjadi bagian penting dari keseimbangan kebijakan industri nasional.
Airlangga menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada industri padat modal, tetapi juga harus memberi ruang bagi sektor padat karya yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Permintaan global terhadap produk sandang yang relatif stabil menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia. Dengan populasi dunia yang terus meningkat, industri tekstil dinilai masih memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan.
Oleh karena itu, revitalisasi rantai pasok dan penguatan struktur industri tekstil menjadi agenda prioritas pemerintah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, penguatan industri tekstil dan garmen nasional merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas sektor padat karya.
Revitalisasi rantai pasok dinilai menjadi kunci agar industri tekstil nasional mampu tumbuh berkelanjutan dan lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi global. []
