Direksi BUMN Dilarang Berpolitik dan Nyaleg!

Direksi BUMN

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Direksi BUMN kini dituntut bekerja lebih ekstra, karena kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab jajaran direksi.

Hal ini diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang baru saja diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo

Pada Pasal 27 Ayat 1 di PP tersebut dijelaskan direksi BUMN harus penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan.

Jika ada anggota direksi terbukti lalai atau melakukan kesalahan hingga membuat perusahaan merugi, maka Menteri BUMN dapat mengajukan gugatan ke pangadilan.

Meski begitu, tidak semua kerugian yang dialami BUMN dapat diperkarakan ke pengadilan, karena ada beberapa pengecualian.

Di antaranya jika direksi sudah mengambil tindakan, mengurus dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Dalam aturan terbaru ini juga disebutkan bahwa seluruh direksi BUMN tidak boleh main politik, mulai dari pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga jadi calon kepala daerah.

Ditegaskan jika ada anggota direksi BUMN yang melanggar dan masuk politik, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).

Kemudian di pasal 14 juga diatur terkait pengangkatan anggota Direksi BUMN, yang harus dilakukan secara selektif dengan melihat daftar dan rekam jejak.

Maka Menteri BUMN bisa meminta masukan dari lembaga maupun instansi terkait untuk mengecek rekam jejak calon direksi sebelum diangkat, terutama dari Menteri Keuangan atau menteri teknis lainnya.

Masukan ini nantinya bisa menjadi perhatian dan pertimbangan menteri BUMN agar anggota direksi yang diangkat punya kompetensi dan tidak punya catatan buruk.

Presiden Jokowi juga menetapkan bahwa seorang Direksi di perusahaan pelat merah harus dipastikan punya sikap setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Penegasan ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 agar setiap orang yang memegang jabatan penting di BUMN dipastikan tidak memegang prinsip yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Adapun PP 23 Tahun 2022 ini ditetapkan sebagai pengganti aturan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 45 Tahun 2005.

Aturan baru tentang BUMN ini telah ditetapkan oleh Jokowi pada 8 Juni lalu dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di hari yang sama. []