Impor Produk Baja Tinggi, Ini Kata Krakatau Steel

Impor Produk Baja

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Impor produk baja yang selama ini dinilai tak terkendali sangat berdampak negatif bagi industri baja dalam negeri.

Hal ini disampaikan Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita dan menyebut dalam pelaksanaan impor tersebut terindikasi ada praktik ‘unfair’.

Untungnya hal itu sudah diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2022 terkait kebijakan BEA Masuk Anti Dumping (BMAD).

PMK ini diundangkan pada 22 Februari lalu dan berlaku efektif mulai 15 Maret 2022 untuk mengatur masuknya impor produk baja jenis HRC Alloy asal China.

Melati Sarnita menyatakan, PT Krakatau Steel menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan aturan baru terkait BMAD tersebut.

Dengan adanya aturan ini akan menanggulangi permasalahan impor produk baja yang selama ini diduga terjadi kecurangan seperti dumping dan pengalihan pos tarif (circumvention).

Menurut Melati Sarnita pelaksanaan impor secara tidak adil (unfair trade) ini membuat produk yang masuk tidak terkendali dan menimbulkan kerugian besar bagi industri baja Indonesia.

“Memang ada indikasi ketidakadilan, dan itu terjadi di tengah upaya kita melakukan efisiensi dan investasi fasilitas produksi oleh produsen baja di dalam negeri,” kata Melati dalam keterangan resminya, Minggu (13/3/2022).

Melati menjelaskan, produk impor ini lebih banyak menggunakan unsur Boron sebagai unsur paduan yaitu mengubah pos tarif dari HRC karbon enjadi HRC Alloy.

Dimana secara mekanik dan unsur kimia, produk baja impor ini merupakan HRC karbon yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia secara reguler.

Hal itu dilakukan eksportir untuk meraup untung besar karena tidak terkena tarif bea masuk umum atau anti dumping saat memasukkan barangnya ke Indonesia.

Adapun dalam PMK Nomor 15 yang baru diterbitkan pemerintah, pada pasal disebutkan bahwa BMAD dikenakan terhadap impor produk baja HRC Alloy dari China.

BMAD ini berlaku untuk produk baja dengan kandungan Boron 0,0008-0,003 persen, atau memiliki kandungan Boron 0,0008-0,003 persen dan Titanium s 0,025 persen.

Di pasal 2 disebutkan juga daftar perusahaan eksportir produsen produk yang dikenakan BMAD sesuai tarif yang bervariasi, mulai dari 4,2 persen hingga 50,2 persen selama 5 tahun.

Melati pun berharap dengan penerapan BMAD ini, pasar baja dalam negeri akan semakin kondusif dalam 5 tahun ke depan.

“Atuan ini tentu kita apresiasi agar  yang masuk ke Indonesia bisa terkendali produsen dalam negeri mampu meningkatkan utilisasi, dan melindungi investasi di industri baja,” pungkasnya. []