Integrasi BSI dan Unit Usaha Syariah BTN Dikebut, Wamen BUMN: “Untuk Penguatan Ekonomi!”

Integrasi BSI

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Integrasi BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terus dikebut oleh pemerintah.

Namun integrasi BSI ini hanya dilakukan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN saja, dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko mengatakan integrasi BSI dengan UUS BTN adalah bagian dari visi pemerintah.

Dengan masuknya UUS BTN pada bisnis BSI, diyakini akan mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah dalam hal ini melalui BSI.

Ia menilai, Bank Syariah Indonesia bisa memperbesar dan memperkuat posisinya yaitu secara kapitalisasi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Ekonomi syariah sudah satu faktor utama pemacu pertumbuhan ekonomi nasional, maka harus kita perkuat dengan konsolidasi, dan ini sangatlah penting,” kata Tiko dalam keterangan tertulis, Rabu (8/6/2022).

Maka integrasi dengan UUS BTN akan menjadi pendorong yang saling menguatkan, termasuk penguatan pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tiko menyebut, integrasi BSI ini akan membuat nilai aset bank tersebut menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadikannya sebagai bank syariah yang lebih modern.

“Sehingga kinerja BSI bisa meningkat dan jangkauan nasabahnya makin luas, terutama memenuhi kebutuhan generasi milenial,” harapnya.

Adapun dalam POJK Nomor 59 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS sudah diatur tentang integrase ini, dan juga diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tiko menjelaskan, dalam UU tersebut ditetapkan UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional harus melakukan spin-off paling lambat 15 tahun setelah UU tersebut diterbitkan.

Artinya, UUS harus terpisah dari induk bank sebelum tahun 2023, kemudian kewajiban ini juga berlaku untuk UUS yang sudah memiliki nilai aset 50 persen dari total nilai bank induk.

Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka OJK bisa mencabut izin usaha Sertifikat Badan Usaha dari UUS tersebut.

WAPRES DUKUNG INTEGRASI BSI

Sebelumnya Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sudah menyampaikan dukungannya terkait integrasi BSI dengan beberapa bank berbasis syariah sebagai upaya menyederhanakan sistem perbankan Indonesia.

Ia menyabut saat ini minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.

Maka Wapres memastikan kalaupun digabung dengan UUS BTN, pelayanan dari BSI tidak akan terganggu termasuk pada kinerja perusahaan.

Hal senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan integrasi ini akan memperkuat kapasitas pasar BSI sehingga dapat mendorong industri perbankan syariah yang semakin maju.

“Industri halal nasional belum optimal, padahal negara kita jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu 87 persen dari total populasi,” ungkapnya.

Hal ini menurut Erick perlu dibenahi, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi industri halalnya berlum optimal, maka BSI didorong untuk mengambil peran itu. []