BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Kepala Cabang Kantor Jasa Raharja Cabang Mamuju menghadiri Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pelayanan Samsat Sulawesi Barat pada Kamis, 16 Oktober 2025. Mengambil tema “Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pelayanan Samsat “, rapat ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara offline di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Evaluasi ini menyoroti Keterbatasan data yang belum lengkap, Aplikasi belum terintegrasi (Host to Host) dengan Aplikasi CERI , Aplikasi Dasi-JR (SWDKLLJ) dan Aplikasi Perbankan hingga mengakibatkan Standarisasi data base ranmor belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi sehingga terjadi perbedaan data ranmor serta Jumlah kanal pembayaran masih terbatas hanya di loket samsat hingga, Tingginya Jumlah Pembatalan Notis SKPD yang berpotensi terjadinya fraud. Serta, Tingkat Kepatuhan Masyarakat masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan masih tingginya tunggakan kendaraan instansi. Hal ini dianggap krusial dalam Meningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pelayanan Samsat Sulawesi Barat. Jasa Raharja sebagai pihak yang bertanggung jawab atas santunan korban kecelakaan lalu lintas, memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, sehingga partisipasi aktif dalam forum ini menjadi penting.
Kepala Jasa Raharja Cabang Mamuju berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait di wilayahnya, memanfaatkan teknologi digital sebaik mungkin untuk pelayanan yang lebih cepat serta memaksimalkan bentuk pelayanan yang ada sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan upaya edukasi keselamatan berlalu lintas yang lebih masif kedepannya.
Evaluasi dan Monitoring ini turut dihadiri oleh berbagai dari berbagai instansi penting Kota Mamudju, antara lain Direktur Lalu Lintas Kepolisian Sulbar, Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Umum, Kepala Bidang Pendapatan Daerah , Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, beserta jajarannya. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret dan terpadu dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pelayanan Samsat Sulawesi Barat.[]
