BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau menyerahkan Buku Action Plan SWDKLLJ Tahun 2024 kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau, pada hari Kamis, (30/10/2025)
Penyerahan buku dilakukan secara simbolis oleh Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Gentur Anggoro Waseso yang diterima langsung oleh Kepala BPTD Kelas II Kepri, Dini Kusumahati Damarintan bertempat di Kantor BPTD Kelas II Kepri, Batam.
Buku Action Plan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Tahun 2024 ini merupakan panduan strategis pelaksanaan program kerja Jasa Raharja dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam aspek pencegahan kecelakaan, peningkatan pelayanan korban kecelakaan lalu lintas, serta penguatan kolaborasi lintas instansi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Jasa Raharja Kanwil Kepri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung pencapaian target nasional terkait keselamatan lalu lintas.
“Buku Action Plan SWDKLLJ ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program kolaboratif, termasuk dengan BPTD, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan. Harapannya, sinergi ini dapat menurunkan angka kecelakaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan,” ungkap Gentur Anggoro Waseso
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Kepri menyambut baik langkah Jasa Raharja dalam memperkuat koordinasi dan perencanaan strategis ini.
“Kami mengapresiasi komitmen Jasa Raharja yang senantiasa proaktif dalam mengedepankan keselamatan transportasi darat. Buku Action Plan ini akan menjadi acuan penting bagi sinergi program lintas sektor di wilayah Kepulauan Riau,” ujar Dini.
Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja Kanwil Kepulauan Riau berharap implementasi Action Plan SWDKLLJ 2024 dapat terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan.[]
