BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Tim Pembina Samsat Nasional Tingkat Pusat yang terdiri dari Kepala Korps Lalu Lintas POLRI, Direktur Utama PT. Jasa Raharja dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sesuai dengan hasil pada Rapat Koordinasi bersama yang telah dilakukan dalam dua tahap yakni pada bulan Desember 2023 di Bandung, Jawa Barat dan bulan Pebruari 2024 di Palembang, Sumatera Selatan melahirkan 5 (Lima) point rekomendasi program kerja yang menjadi turunan/penjabaran program kerja yang harus dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan massif oleh Tim Pembina Samsat masing – masing Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun salah satu rekomendasi program kerja yang menjadi prioritas yakni “ Pelaksanaan penegakkan hukum dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Regident ranmor, pembayaran PKB dan pembayaran SWDKLLJ Jasa Raharja “
Menindaklanjuti hal dimaksud, Tim Samsat Badung melakukan giat sosialisasi secara berkesinambungan kepada para pemilik kendaraan bermotor khususnya di wilayah kabupaten Badung melalui pelaksanaan Razia (operasi) gabungan secara berkala dan terjadwal bersama para mitra terkait guna melakukan edukasi, sosialisasi, pendataan, penindakan kepada para pemilik ranmor sesuai dengan tupoksi masing – masing mitra. Adapun dalam giat yang dilakukan menitikberatkan pada point penegakkan disiplin/meningkatkan kesadaran kepada para pemilik ranmor atas pentingnya melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu, Registrasi dan Identifikasi kendaraan sesuai dengan standar aturan yang berlaku dan penyampaian secara komprehensif terkait pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada bulan Maret 2024, giat Operasi/Razia Gabungan dilakukan oleh Tim Samsat Badung pada hari Jumat, 15 Maret 2024, pukul 08.00 s.d. 10.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Desa Angantaka – Kekeran, tepatnya di depan Pura Puseh/Desa, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Bali. Adapun giat ini diikuti oleh mitra terkait diantaranya oleh Bapenda Provinsi Bali melalui UPTD. PPRD. Di Kab. Badung, Jasa Raharja Cabang Bali, Unit Patroli Polres Badung dan Dishub. Kab. Badung. Dalam giat yang dilakukan, berdasar data yang diperoleh dari UPTD. PPRD. Badung, jumlah kendaraan yang berhasil terjaring pendataan berjumlah 172 kendaraan jenis roda dua dengan rincian kendaraan yang belum dilakukan proses balik nama sejumlah 75 kendaraan, menunggak PKB sejumlah 82 kendaraan, kendaraan plat luar Provinsi Bali sejumlah 12 kendaraan, pelanggaran Kepolisian Lalu Lintas sejumlah 59 kendaraan. Terhadap kendaraan yang melanggar lalu lintas, oleh Kepolisian dilakukan tindakan tilang sejumlah 10 kendaraan dengan kategori pelanggaran berat.
Dalam giat operasi dimaksud, petugas Jasa Raharja Cabang Bali yang tergabung, I Gede Sudarmawan mewakili Penanggung Jawab Jasa Raharja Badung, secara intens melakukan sosialisasi kepada pemilik ranmor terkait pentingnya melakukan pembayaran PKB tepat waktu, karena di dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di KB. Samsat juga terdapat pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang digunakan oleh Jasa Raharja sebagai sumber dana dalam memberikan pertanggungan biaya kepada pengendara manakala mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam penyampaiannya, petugas Jasa Raharja juga memberikan informasi terkait dengan peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban laka lantas, serta alur dan mekanisme pelayanan santunan. Dalam sampling yang dilakukan, ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi seputar Jasa Raharja dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena proses pengesahan/perpanjangan STNK di KB. Samsat tidak dilakukan oleh pemilik kendaraan namun dilakukan oleh orang tuanya atau saudaranya, jadi pemilik kendaraan tidak terlalu mengetahui detail informasi tersebut. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk melakukan extra effort dalam melakukan company branding Jasa Raharja agar lebih diketahui oleh masyarakat luas.[]
