BUMNREVIEW.COM, Jakarta – PT Pos Indonesia (Persero) dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi induk holding logistik nasional. Penilaian ini didasarkan pada kekuatan aset jaringan distribusi, keberhasilan transformasi bisnis, serta tingkat kepercayaan publik yang telah terbangun selama puluhan tahun. Di tengah kebutuhan konsolidasi BUMN logistik, posisi PT Pos dinilai paling strategis untuk memimpin integrasi tersebut.
Pengamat Ekonomi Makro, Piter Abdullah, menilai keputusan Danantara menunjuk PT Pos Indonesia sebagai induk holding logistik nasional sebagai langkah rasional dan tepat waktu. Menurutnya, struktur industri logistik BUMN selama ini masih terfragmentasi dan belum memberikan efisiensi optimal bagi perekonomian.
Piter menyoroti bahwa banyak BUMN logistik beroperasi secara terpisah dengan cakupan layanan yang saling tumpang tindih. Kondisi tersebut bahkan memicu persaingan internal di segmen pasar yang sama. Situasi ini, menurutnya, menghambat lahirnya pemain logistik nasional yang mampu bersaing di tingkat global.
Holding Logistik Nasional Dorong Efisiensi dan Daya Saing
Dari perspektif manajemen strategis, Piter mengemukakan tiga alasan utama yang memperkuat posisi PT Pos Indonesia sebagai induk Holding Logistik Nasional. Pertama, PT Pos memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia dengan lebih dari 4.800 titik layanan yang menjangkau hingga wilayah terpencil. Infrastruktur ini menjadi keunggulan yang sulit ditiru dalam waktu singkat.
Kedua, transformasi bisnis yang dijalankan PT Pos dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kesiapan organisasi. Perusahaan tidak hanya memperkuat layanan domestik, tetapi juga memperluas kapabilitas melalui peluncuran layanan kargo internasional. Langkah ini mencerminkan kesiapan PT Pos untuk mengambil peran strategis dalam konsolidasi logistik nasional.
Ketiga, PT Pos Indonesia memiliki brand equity yang kuat serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Aset tidak berwujud ini dinilai sangat penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap holding baru yang akan terbentuk. Dalam konteks transformasi BUMN, faktor reputasi sering kali menjadi pembeda utama.
Dari sisi ekonomi makro, konsolidasi logistik melalui holding nasional dipandang memiliki dampak berganda yang signifikan. Sektor logistik berperan sebagai tulang punggung ekonomi digital dan rantai pasok nasional. Efisiensi logistik akan mempercepat arus barang, menekan biaya distribusi, serta memperluas akses pasar.
Piter mencontohkan dampaknya bagi pelaku UMKM di wilayah terpencil seperti Papua dan Maluku. Dengan akses logistik yang lebih terjangkau dan andal, pelaku usaha daerah dapat menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Peran PT Pos dengan jaringan hingga tingkat kecamatan, ditambah layanan kargo internasional, berpotensi menjadi pengungkit inklusivitas ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, pembentukan holding logistik nasional bukan sekadar restrukturisasi BUMN. Langkah tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi digital, pemerataan pembangunan, serta penciptaan national champion logistik Indonesia yang mampu bersaing di level global, sejalan dengan visi v pembangunan jangka panjang. []
