Penyaluran KPR Subsidi, SMF disuntik Negara Rp2,25 Triliun

Penyaluran KPR Subsidi

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Penyaluran KPR Subsidi terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum memiliki hunian.

Salah satu pihak yang melakukan penyaluran KPR Subsidi adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk menggenjot penyaluran KPR tersebut, PT SMF baru saja mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seluruh dana PMN itu digunakan untuk mendukung program KPR FLPP.

Menurutnya di tahun 2021, ditargetkan penyaluran KPR subsidi dari FLPP mencapai 157.500 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menurutnya, pemerintah terus mengupayakan ketersediaan akses rumah yang layak dengan harga terjangkau bagi warga masyarakat di seluruh daerah.

“Fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dikelola PT SMF kita upayakan agar mendukung MBR mendapatkan rumah layak untuk tempat tinggal yang juga berdampak pada sosial dan ekonomi warga yang menerima,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan resminya, Senin (14/3/2022).

Sri Mulyani menjelaskan program ini merupakan sinergi PT SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR.

Dimana PT SMF meyediakan sebesar 25 persen dari porsi penyaluran KPR Subsidi FLPP, sementara BLU PPDPP menyalurkan porsi sebesar 75 persen.

Adapun besaran dana yang dikeluarkan yaitu dari PPDPP Rp19,58 triliun dan SMF sebesar Rp4,62 triliun untuk 178.828 unit rumah.

Dalam menjalankan program ini, SMF yang merupakan BUMN sektor pembiayaan perumahan bersinergi dengan BLU PPDPP untuk melakukan penyaluran KPR Subsidi yang ditujukan kepada bank penyalur.

Hingga akhir tahun 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya melalui BLU PPDPP sudah dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara SMF tetap mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan agar dapat berdampak positid pada kinerja makro ekonomi.

Karena setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari BUMN ini, akan turut berkontribusi pada pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, dan mendorong penyerapan tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran. []