BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Pemerintah kian mematangkan agenda percepatan hilirisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto membahas rencana pelaksanaan lima proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar Rp100 triliun.
Adapun proyek tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Seluruh proyek tersebut direncanakan memasuki tahap peletakan batu pertama pada awal Februari 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Kepala Danantara yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, pada 4 Januari 2026.
Menurut Teddy, lima proyek hilirisasi tersebut akan tersebar di sejumlah provinsi dengan nilai investasi yang tergolong besar.
Total dana yang disiapkan mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp100 triliun, mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat nilai tambah industri domestik.
Selain membahas proyek hilirisasi, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan program Waste to Energy.
Inisiatif ini diarahkan untuk menata pengelolaan sampah secara lebih terstruktur, sekaligus mengoptimalkan potensi sampah sebagai sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi.
Pemerintah menilai proyek Waste to Energy tidak hanya berperan dalam mengurangi volume sampah terbuka, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Program ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.
Teddy menjelaskan, setidaknya terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Salah satunya adalah progres kesiapan lima titik proyek hilirisasi yang akan digarap Danantara dan segera memasuki fase konstruksi.
Melalui peran Danantara, pemerintah menargetkan percepatan realisasi berbagai proyek strategis nasional, khususnya di sektor hilirisasi dan energi berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan daya saing investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di berbagai daerah. []
