Produk Baja Krakatau Steel Ditarget Tembus 10 Juta Ton Per Tahun

Baja Krakatau

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Produk baja Krakatau Steel ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 juta ton per tahun pada 2025 mendatang.

Target peningkatan produk baja Krakatau Steel ini sesuai dengan pelaksanaan proses holdingisasi perusahaan yang mulai berjalan.

PLH Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Tardi menjelaskan, pihaknya perlu membentuk holding untuk menjawab perkembangan zaman dengan model bisnis yang diperbaharui.

BUMN ini juga terus menerapkan digitalisasi dalam proses operasi dan mengambil keputusan secara transparan.

Dengan terbentuknya holding, maka seluruh anak usaha KRAS akan menjadi sub holding yang fokus pada core steel dan infrastruktur yang mendukung peningkatan produk baja Krakatau Steel.

“Digitalisasi sudah dimulai di tahun ini, dan pada 2023 hingga 2025, kami akan merealisasikan kawasan industri baja di Cilegon dengan target produksinya mencapai 10 juta ton per tahun,” kata Tardi, Kamis (30/6/2022).

Tardi menyebutkan pembentukan holding ini didukung dengan sumber daya dan market share di skala domestik yang sudah memadai.

Maka holdingisasi ini merupakan langkah transformasi yang sudah disusun oleh direksi guna meningkatan kinerja dan dan produk baja Krakatau Steel ke depannya.

Diketahui pada tahun 2021, BUMN ini berhasil meningkatkan pendapatan menjadi US$2,15 miliar, padahal dua tahun sebelumnya masih mengalami rugi sebesar US$505 juta.

Namun emiten berkode KRAS juga memiliki utang yang jatuh tempo di tahun ini yaitu Tranche B senilai US$524 juta atau setara Rp7,59 triliun.

Kemudian Tranche C1 sebesar US$400 juta (Rp5,8 triliun) dan Tranche C2 US$136 juta (Rp1,9 triliun) yang jatuh tempo pada tahun 2025.

Terkait hal itu, Tardi mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan beberapa inisiatif dan rencana untuk pemenuhan kewajiban tersebut, salah satunya rights issue.

Menurutnya, pelunasan utang kepada kreditur harus diselesaikan agar mereka bisa melanjutkan program transformasi.

“Beberapa inisiatif sudah kami susun, salah satunya kami akan melakukan rights issue yakni menerbitkan saham baru kepada publik dengan konsekuensi porsi saham pemerintah di Krakatau Steel terdilusi,” bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR.

 

SAHAM PEMERINTAH DI KRAS AKAN BERKURANG

Dijelaskannya, pemerintah tidak akan mengambil bagian dalam rencana penerbitan saham baru ini sehingga kepemilikan sahamnya akan berkurang dari 80 persen menjadi 60 persen.

Meski berkurang, pemerintah tetap menjadi pemegang saham mayoritas di KRAS, dimana jumlah saham baru yang diterbitkan diperkirakan 6,4 miliar.

Sebelumnya harga saham KRAS terakhir berada di kisaran Rp360 per saham dan sempat naik hingga Rp500 per saham, maka total dana dari rights issue ini bisa mencapai Rp1,8 triliun hingga Rp2,5 triliun.

“Penerbitan ini menjadi rencana untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur, maka kami memohon izin dilusi saham pemerintah untuk memperkuat modal perusahaan serta pelunasan kewajiban Krakatau Steel,” ujarnya. []