Proyek Kereta Cepat Dikebut, PT KAI Butuh Tambahan Modal Rp4,1 triliun

Proyek Kereta Cepat

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih terus dikebut oleh PT KAI bersama beberapa pihak lainnya.

Penggarapan Proyek Kereta Cepat ini memang sempat terkendala akibat kurangnya dana dan terdampak pandemi covid-19 dalam 2 tahun terakhir.

Guna kelancaran proyek ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 Rp4,1 triliun.

Tambahan modal yang diusulkan ini untuk menutup cost overrun proyek yang menjadi beban konsorsium Indonesia.

Terkait usulan ini, Komisi VI DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran PT KAI di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Selanjutnya, Komisi VI akan mendalami usulan tambahan PMN yang diajukan dan meminta Dirut KAI untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan DPR dalam hal ini Komisi VI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan pihaknya sudah memahami penjelasan dari Dirut PT KAI atas usulan tersebut.

Tapi kerena tambahan PMN diusulkan cair tahun ini, maka harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak.

“Selanjutnya kami akan mendalami usulan penambahan modal tersebut dan memang harus ada koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk Kemenkeu, Banggar, Komisi VI dan Kementerian BUMN,” ujarnya dalam hearing tersebut.

Sementara Anggota Komisi VI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta agar PT KAI benar-benar fokus menyelesaikan proyek kereta cepat ini.

Ia menegaskan, jangan sampai proyek ini nantinya malah menjadi beban pemerintah sementara modal negara sudah digelontorkan dalam jumlah besar.

Menurutnya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi yang baik dengan berkolaborasi bersama pihak swasta.

Deddy mencontohkan seperti penyediaan angkutan terintegrasi dengan kereta api yang dapat mempermudah akses bagi pengguna dan dampak dari hadirnya KCJB bisa benar-benar optimal.

Menurut Deddy, hal ini bisa menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan sekaligus memberikan pelayanan dan membuat pengguna kereta api merasa nyaman.

Dalam rapat dengar pendapat ini, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo memaparkan bahwa hingga saat ini penyerapan PMN di BUMN ini sudah mencapai 83 persen dari total dana Rp4,3 triliun.

Sejauh ini progres fisik proyek kereta cepat sudah mencapai 75,47 persen dan progres investasinya 84,18 persen. []