Rights Issue BTN Bakal Makin Dorong Penyaluran KPR

Rights Issue BTN

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Rights Issue BTN hanya tinggal hitungan hari, karena akan dimulai pada bulan Desember 2022.

Program Rights Issue BTN ini ditargetkan bisa mendatangkan dana segar hingga Rp4,13 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan perumahan.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sendiri menyatakan sudah siap memulai penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau Rights Issue di bulan depan.

Untuk melancarkan progam Rights Issue BTN ini, pihak perusahaan bahkan menyediakan potongan harga atau diskon yang menarik.

Harga diskon yang ditawarkan cukup besar, yaitu sekitar 15 persen hingga 25 persen dari harga price to book value (PBV) saham BBTN saat ini.

Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, dalam rights issue ini, pihaknya akan menerbitkan saham baru paling banyak 4,6 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Sementara target dana yang terkumpul senilai Rp4,13 triliun sebesar 60 persennya berasal dari dana penyertaan modal negara (PMN) yaitu Rp2,48 triliun.

“Itu sesuai dengan porsi saham BTN yang dimiliki pemerintah sebesar 60 persen, maka sisanya sebesar Rp1,6 triliun berasal dari public,” jelas Haru Koesmahargyo dalam Media Gathering BTN di Bandung, Jumat (27/11/2022).

Sementara untuk penetapan harga rights issue yang didiskon, Heru menyatakan saat ini BTN masih masih menunggu peraturan resmi dari pemerintah berupa PP.

Peraturan Pemerintah (PP) terkait Rights Issue BTN ini diperkirakan akan terbit dalam waktu dekat, minimal pada 28 November 2022.

Namun saat PP sudah terbit, perseroan masih perlu melanjutkan tahap finalisasi dokumen dan perjanjian final untuk registrasi pada Ototitas Jasa Keuangan (OJK) RI.

“Untuk pernyataan efektif dari OJK RI, kami harapkan sudah bisa keluar pada 2 Desember mendatang, jika jadwal tersebut sesuai rencana, maka cum date di pasar tunai bisa dimulai pada tanggal 14 Desember,” bebernya.

Selanjutnya pada 16 Desember 2022, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah bisa dilakukan, lalu periode perdagangan pada 16 – 23 Desember 2022.

Kemudian untuk distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dijadwalkan pada 20 Desember sampai 27 Desember 2022.

Haru Koesmahargyo memastikan bahwa dengan adanya penguatan modal dari hasil dari Rights Issue, BTN akan mampu meningkatkan penyaluran KPR.

“Kalau sebelumnya penyaluran KPR BTN hanya 800 ribu unit dalam lima tahun, nantinya bisa ditingkatkan menjadi 1,3 juta unit hingga tahun 2025,” bebernya.

Perseroan juga optimis tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) kredit dari tahun 2022 hingga 2026 bisa mencapai 12,4 persen. []