BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyiapkan pembiayaan sindikasi Rp2,11 triliun. Dana tersebut mendukung tujuh Proyek Infrastruktur Jakarta yang masuk dalam daftar prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bank Jakarta memberikan pembiayaan sebesar Rp1 triliun. Sementara itu, PT SMI menyiapkan dukungan maksimal Rp1,11 triliun. Kesepakatan pembiayaan berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 16 September 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembiayaan sindikasi memperkuat strategi pendanaan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta juga terus mencari skema pembiayaan untuk mempercepat proyek yang memberi manfaat langsung bagi warga.
Menurut Pramono, kebutuhan pembangunan Jakarta mencakup berbagai sektor. Pemerintah perlu memperkuat konektivitas, menyediakan hunian layak, serta meningkatkan sistem pengendalian banjir.
Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Pemerintah daerah terus mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Langkah tersebut membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan sektor keuangan. Skema itu juga membantu pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada anggaran daerah.
Proyek Infrastruktur Jakarta Fokus pada Konektivitas, Hunian, dan Pengendalian Banjir
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan kolaborasi dengan PT SMI menunjukkan peran sektor keuangan dalam mendukung pembangunan Jakarta. Menurutnya, sinergi tersebut dapat memperkuat fondasi Jakarta sebagai kota global.
Bank Jakarta juga berkomitmen mendukung program Pemprov DKI yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Perseroan akan terus mengembangkan solusi pembiayaan yang inovatif dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembangunan infrastruktur daerah membutuhkan pola pendanaan yang kreatif. Pemerintah daerah juga membutuhkan mitra yang mampu menyediakan skema pembiayaan sesuai kapasitas fiskal.
Reynaldi berharap kerja sama dengan Bank Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan model pembiayaan dengan kebutuhan proyek dan kemampuan keuangan masing-masing.
Hingga Juli 2026, PT SMI mencatat komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,19 triliun. Outstanding pembiayaan daerah PT SMI tercatat sebesar Rp13,67 triliun.
Pembiayaan sindikasi Jakarta mencakup tujuh kegiatan infrastruktur. Proyek pertama adalah pembangunan Flyover Latumeten untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan pengguna jalan.
Proyek berikutnya mencakup pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru. Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk Rumah Susun Padat Karya Tahap II.
Selain itu, terdapat pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I. Kedua proyek rumah susun tersebut bertujuan menambah ketersediaan hunian bagi masyarakat Jakarta.
Tiga proyek lainnya berkaitan dengan ketahanan terhadap banjir. Proyek tersebut meliputi pembangunan waduk, situ, dan embung.
Pembiayaan juga mencakup pembangunan polder dan kolam retensi. Pemerintah turut mengembangkan tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.
Rangkaian proyek tersebut memiliki fungsi strategis bagi Jakarta. Infrastruktur transportasi dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah. Hunian vertikal dapat memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Sementara itu, waduk, embung, polder, dan kolam retensi dapat memperkuat pengelolaan air. Infrastruktur pengendali banjir juga membantu Jakarta menghadapi risiko cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Melalui pembiayaan bersama tersebut, Bank Jakarta dan PT SMI memperluas dukungan terhadap agenda pembangunan DKI Jakarta. Kolaborasi sektor keuangan dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan infrastruktur.
Pembangunan tujuh proyek prioritas tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi mobilitas, kebutuhan hunian, dan ketahanan lingkungan Jakarta. Pada saat yang sama, skema pembiayaan sindikasi membuka peluang pengembangan infrastruktur daerah melalui sumber pendanaan yang lebih beragam. []
