Sinergi Jasa Raharja dengan Dinas Perhubungan Barito Kuala Terkait Asuransi Penumpang Transportasi Perairan

PT Jasa Raharja

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Untuk memastikan perlindungan para pengguna layanan transportasi perairan di Kabupaten Barito Kuala, Jasa Raharja Kalimantan Selatan bertemu dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala pada Rabu, 18 Mei 2022.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan, Benyamin Bob Panjaitan melalui Kepala Unit Operasional dan Humas, Jullyanto Eka Prasetia mengatakan bahwa sudah suatu kewajiban masyarakat pengguna transportasi perairan mendapat perlindungan atas risiko kecelakaan oleh negara melalui Jasa Raharja.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017, bahwa setiap pengguna transportasi perairan pada saat membeli karcis/tiket sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja yang besarannya Rp. 100,- sampai Rp. 2.000,- setiap penumpang sesuai dengan tarif biaya angkutan yang dikenakan”, ungkap Jullyanto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017, bahwa besaran Iuran Wajib yang harus di pungut oleh operator yang harus di setorkan kepada Jasa Raharja yaitu:

No Tarif Biaya Angkutan Besaran Iuran Wajib
1 Sampai dengan Rp. 2.500,-, Rp. 100,-
2 Di atas Rp. 2.500 s.d. Rp. 5.000,- Rp. 200,-
3 Di atas Rp. 5.000,- s.d.Rp.10.000,- Rp. 400,-
4 Di atas Rp. 10.000,- s.d.Rp. 25.000,- Rp. 800,-
5 Di atas Rp. 25.000,- Rp. 2.000,-

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala menyambut baik sinergi ini. Tentunya dengan adanya kepastian perlindungan negara melalui Jasa Raharja, masyarakat dapat dengan aman menggunakan transportasi perairan. Pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para operator angkutan perairan di wilayah Barito Kuala untuk dapat memastikan kembali kapal yang di operasikan telah terlindungi Jasa Raharja.

Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan santunan kepada setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri baik di darat, laut maupun udara hingga kereta api sesuai Undang-Undang No 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.

Sedangkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dipergunakan untuk klaim santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang dikelola Jasa Raharja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 15 dan 16 tahun 2017 santunan meninggal dunia diberikan sebesar Rp50 juta. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka mendapat biaya perawatan melalui pihak rumah sakit maksimal sebesar Rp20 juta serta santunan cacat tetap maksimal Rp50 juta dan mafaat tambahan berupa santunan P3K maksimal Rp1 juta dan penggantian biaya ambulance maksimal Rp500 ribu. []