BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Jasa Raharja Kalimantan Tengah terus berinovasi dalam upaya menertibkan administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka inventarisasi data kendaraan. Kolaborasi ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, tetapi juga sebagai jembatan untuk memperluas cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.
Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Pangkalan Bun, Sekar Arum Apriliani, menyampaikan bahwa data yang valid dan terintegrasi sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan perpajakan tetapi juga untuk mendorong kolaborasi lintas sektor. “Dengan informasi hasil inventarisasi kendaraan, kita dapat membantu lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan menjangkau kelompok masyarakat yang belum terdata,” ujar Sekar.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Pengendalian Operasional BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Isnaeni, S.Sos. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak pekerja sektor informal di daerah yang memiliki kendaraan namun belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Inventarisasi ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.
Kolaborasi antara Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem jaminan sosial yang lebih inklusif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan sinergi antarinstansi, pemerintah semakin optimis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi merencanakan kegiatan bersama berupa sosialisasi terpadu dan pemadanan data secara berkala. Langkah ini diyakini akan memperkuat keakuratan basis data dan mempercepat proses integrasi layanan publik yang lebih efisien dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.[]
