Jasa Raharja Kalsel Dukung Pengecekan Harwat Perangkat ERI Oleh Korlantas Polri Pada Samsat Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura

jasa raharja kalsel

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan, Korlantas Polri melaksanakan kegiatan pengecekan hardware dan software (harwat) perangkat Electronic Registration and Identification (ERI) di 3 samsat yaitu Samsat Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau efektivitas layanan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, (30/09/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perangkat ERI yang digunakan dalam pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berjalan dengan optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung cepat, akurat, dan transparan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol, Dedy Suhartono, S.I.K., M.M., Beserta jajaran, Kepala UPPD Banjarmasin I, M. Mirza Luffilah, SE., Beserta jajaran, Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H., Beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Abdillah, S.Sos., M.Si., CRA., CRP., beserta jajaran.

Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Dedy, menyampaikan bahwa Korlantas akan selalu meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, dan mendukung pelayanan yang terintegrasi. “Polantas hadir ditengah masyarakat dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, dan transparan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilyah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Abdillah juga menyampaikan, “Kegiatan pengecekan ini diharapkan menjadi titik awal dari pertumbuhan layanan publik di Kalimantan Selatan” ungkap Abdillah.

Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan kinerja perangkat ERI di Samsat semakin optimal sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan bagi wajib pajak dan masyarakat pengguna layanan Samsat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Jasa Raharja, dan kepolisian, serta lembaga terkait dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, modern, dan terpercaya.[]