BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan dinas serta optimalisasi pendapatan daerah, Tim Pembina Samsat Pelaihari melakukan audiensi yang disambut langsung oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto pada Senin (13/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Tanah Laut ini juga dirangkai dengan penyerahan data tunggakan kendaraan dinas berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan ketertiban administrasi aset daerah.
Penanggung Jawab Samsat Pelaihari, Surya Hady Siswanto, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Tim Pembina Samsat dan Pemerintah Daerah. “Melalui pertemuan ini, kami ingin mendorong penertiban administrasi kendaraan dinas agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan contoh disiplin administrasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah,” ungkap Surya Hady Siswanto.
Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kerja sama yang dibangun oleh Tim Pembina Samsat Pelaihari. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk segera menindaklanjuti data tunggakan tersebut serta memastikan seluruh kendaraan dinas memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan. “Kami mendukung penuh langkah ini karena tertib administrasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga institusi pemerintah,” ungkap H. Rahmat Trianto.
Dalam hal ini, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung ketertiban administrasi dan keselamatan lalu lintas. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan program perlindungan dasar bagi masyarakat melalui santunan kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang taat, tertib, dan terlindungi. Melalui audiensi dan penyerahan data tunggakan ini, diharapkan sinergi yang terjalin semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola aset yang tertib, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, serta menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[]
